Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menangis haru saat menyampaikan pernyataan penutup alias closing statement dalam Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Dalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan Bank Indonesia meneken naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025 sebagai bekal untuk presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjalankan pemerintahan tahun depan.
“Pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi, yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi bagi pemerintahan baru yang akan mulai pada 20 Oktober,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat tersebut, Selasa (17/9/2024).
Bendahara Negara tersebut sebelum mengakhiri rapat terakhirnya di Banggar, menuturkan terima kasih kepada anggota DPR dan Banggar, serta tim Kementerian Keuangan yang telah berhasil menyelesaikan APBN 2025.
“Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas, dari kabinet di bawah pimpinan Pak Jokowi dan wakil Ma’ruf Amin,” lanjutnya dengan suara bergetar.
Sepanjang sisa closing statement, Sri Mulyani terpantau berusaha mengatur nafas dan suaranya untuk tidak menangis.
Baca Juga
Lantas tangisnya pecah dan dirinya menyeka air mata dengan tisu sebelum melanjutkan salam perpisahannya kepada anggota DPR.
“Saya tahu bahwa mereka bekerja keras penuh profesionalitas dan integritas yang terus diijaga untuk memastikan APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini bisa menyumbang untuk membangun Indonesia, terima kasih kepada semuanya,” ungkapnya diiringi standing applause dari para anggota DPR dan tamu undangan yang hadir.
Untuk diketahui, keputusan yang telah diambil dalam Pembicaraan Tingkat I / Pembahasan RUU Tentang APBN 2025 ini, Pemerintah menyepakati untuk diteruskan dalam Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang APBN 2025 di Sidang Paripurna DPR RI.
Alhasil nantinya, RUU tersebut akan disahkan menjadi UU APBN 2025 yang menjadi bekal bagi pemerintahan baru pengganti Jokowi dan Ma’ruf Amin.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Banggar DPR Said Abdullah turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perjalanan bersama pemerintah dalam lima tahun terakhir.
Termasuk menghadapi Pandemi Covid-19, meningkatnya tensi geopolitik, dan gejolak harga komoditas yang terjadi dan mempengaruhi APBN.
“Sebelum naskah kita tandatangani kita sadari bersama bahwa ini adalah rapat kerja kita yang terakhir.. Setelah Penandatangan naskah RUU, rapat kami nyatakan bubar,” tuturnya.
Adapun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Bank Indonesia telah menyepakati naskah tersebut yang berisi Sasaran dan Indikator Pembangunan 2025 dan Postur Sementara APBN 2025.
Mulai dari pendapatan negara yang untuk pertama kalinya menembus angka Rp3.000 triliun, tepatnya di angka Rp3.005,13 triliun. Hingga defisit anggaran yang ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Berikut Postur Sementara APBN 2025
| Indikator | RAPBN 2025 (Rp, triliun) |
|---|---|
| Pendapatan | 3.005,13 |
| a. Perpajakan | 2.490,91 |
| b. PNBP | 513,64 |
| c. Hibah | 0,58 |
| Belanja | 3.621,31 |
| a. Belanja Pemerintah Pusat | 2.701,44 |
| Belanja K/L | 1.094,66 |
| Belanja NonK/L | 1.606,78 |
| b. TKD | 919,87 |
| Keseimbangan Primer | (63,33) |
| Defisit/% thdp PDB | (616,19)/ 2,53 |
| Pembiayaan Anggaran | 616,2 |
